Dalam persaingan politik menjelang Pilpres 2024, calon presiden Ganjar Pranowo telah memberikan pandangan tajam terhadap penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya telah mengalami penurunan yang signifikan.
Ganjar, yang merupakan kandidat presiden nomor urut tiga, memberikan penilaian 5 dari skala 1 sampai 10, yang menandakan penurunan drastis dalam upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Pendapat ini diungkapkannya dalam acara IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Menurut Ganjar, sebelum tahapan pemilu 2024, penegakan hukum di Indonesia mendapatkan nilai antara 7 hingga 8. Namun, menurutnya, nilai tersebut mengalami penurunan drastis setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Ganjar mengungkapkan, “Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi.”
Sementara itu, Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Ganjar dengan menyarankan agar Ganjar membahas isu ini langsung dengan pasangannya, Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menko Polhukam di era Jokowi.
Nusron menegaskan bahwa Mahfud MD adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait penegakan hukum.
Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang juga merupakan kandidat dalam Pilpres 2024, hanya tertawa saat ditanya wartawan tentang pernyataan Ganjar. Prabowo, yang saat itu berada di Lebak, Banten, untuk meresmikan titik sumber air bersih, tidak memberikan komentar langsung dan hanya tertawa sambil mengedipkan sebelah matanya.
Kontroversi ini menyoroti perspektif yang berbeda dalam penilaian penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, Ganjar Pranowo mengkritik keras penurunan standar, sementara TKN Prabowo-Gibran meminta Ganjar untuk berbicara langsung dengan Mahfud MD dan Yasonna H. Laoly, Menkumham dari partai pengusungnya.
