Prabowo2024.net: Program Percepatan

by -1187 Views
Prabowo2024.net: Program Percepatan

Oleh: Prabowo Subianto [diadaptasi dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto]

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menaikkan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta anggota TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Sudah umum diketahui bahwa penghasilan para guru, dosen, ASN, anggota TNI, dan POLRI saat ini tidak mencukupi untuk mencapai kondisi sejahtera.

Saya percaya bahwa peningkatan pendapatan para pejabat negara secara layak akan memungkinkan kita untuk menuntut kinerja profesional serta mencegah praktik korupsi.

Dengan upaya meningkatkan pendapatan yang seimbang dengan sektor swasta, kita dapat menarik putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung sebagai guru, dosen, ASN, anggota TNI dan POLRI.

Sebagai Menteri Pertahanan, saya merasa prihatin dengan kesejahteraan prajurit TNI di Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, bahkan lebih rendah dari gaji seorang Kopral di Amerika.

Oleh karena itu, negara harus memiliki dana untuk meningkatkan gaji para guru, dosen, ASN, TNI, dan POLRI. Penambahan pendapatan negara harus menjadi upaya yang diusahakan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa dan kelurahan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat rentan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga merupakan hal yang penting.

Saat ini, pembangunan ekonomi di pedesaan menjadi fokus utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui pemberian dana APBN yang langsung disalurkan ke desa dan organisasi ekonomi rakyat, seperti koperasi unit desa, koperasi tani dan nelayan, dan koperasi pasar, kita dapat percepat pembangunan ekonomi di pedesaan.

Pendapatan negara juga perlu ditingkatkan dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23% untuk membiayai berbagai program pemerintah.

Upaya ini penting mengingat pendapatan pajak dan bukan pajak kita masih jauh dari optimal, serta besarnya kebocoran penerimaan negara yang harus dicegah. Pendirian Badan Penerimaan Negara dapat membantu memastikan pendapatan yang semestinya diterima negara dapat diterima dengan baik.