Abstrak dari “Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045”, dirangkum dari halaman 175-205, edisi softcover ke-4.
Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan fondasional atau prasyarat mutlak bagi menjadi negara maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara langsung, membekali diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Kinerja Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemandirian dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif inklusi pengembangan program pemukiman pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah minimum 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029.
Di ranah energi, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui budidaya biodiesel dan biofuel penerbangan dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti hidro, angin, laut, surya, dan energi geothermal. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alami yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan dilaksanakan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama periode kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Kinerja 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan melalui undang-undang. Komitmen ini menggarisbawahi kebutuhan perbaikan signifikan terhadap kemampuan badan pendapatan nasional, bersamaan dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Dalam hal ini, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan berfokus pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Kinerja 3: Memerangi Kemiskinan Kemiskinan bukan sekadar kekurangan kekayaan tetapi merupakan cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Kemiskinan juga adalah akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka secara penuh. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan-tujuan kritis.
Target Kinerja 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah miasme sosial yang secara serius merusak produktivitas individu dan kesejahteraan komunal. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di dalam keluarga. Sekaligus, pemerintah ditugaskan untuk menutup segala kesempatan bagi penyelundupan narkoba.
Target Kinerja 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Peningkatan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang berkelanjutan membutuhkan penyempurnaan dan penguatan melalui ketersediaan obat-obatan yang luas. Oleh karena itu, meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah.
Target Kinerja 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan sebuah bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaannya dalam sains dan teknologi. Kita terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses menuju pendidikan. Hal ini termasuk pembentukan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti perkembangan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi selama lima tahun mendatang. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk menyokong otonomi nasional.
Target Kinerja 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang bertujuan untuk melestarikan budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Kinerja 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan negara untuk memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus mengeliminasi diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses untuk nutrisi yang tepat.
Target Kinerja 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Mempertahankan Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional yang layak kagum.
Target Kinerja 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan adalah sangat penting agar generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air pada berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan atas tanah, air, dan hutan. Selain itu, penerapan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan ditempuh secepat mungkin.
Target Kinerja 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung kepada Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida berpengaruh signifikan terhadap produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani diharapkan untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Kinerja 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Bebas Sanitasi yang Baik bagi Komunitas Perkotaan/Pedesaan yang Membutuhkan Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak asasi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas dan terjangkau dengan sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di wilayah perkotaan, penting untuk memastikan konstruksi 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen umum yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen umum yang disewakan). Dengan demikian, target untuk menjamin konstruksi/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh Indonesia.
Target Kinerja 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibukota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Khas, Mandiri Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi yang merata dari manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, merupakan langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Memperkuat program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Usaha Perkebunan …
