Indonesia saat ini menghadapi salah satu masalah ekonomi yang paling kritis: aliran keluar kekayaan nasional yang terus menerus. Sebagian besar kekayaan ekonomi yang dihasilkan Indonesia disimpan dan digunakan di luar negeri. Kekayaan bagi sebuah negara sama pentingnya dengan darah bagi tubuh; saat ini, Indonesia mengalami pendarahan keuangan, kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika kita memperluas analogi ini ke masa kolonial, itu setara dengan berabad-abad kebocoran ekonomi. Mereka yang mengenal pandangan saya yang lama tahu bahwa saya secara konsisten menyoroti bagaimana kekayaan Indonesia mengalir keluar dari negara setiap tahun—tidak tinggal di dalam batas negara kita. Secara efektif, semua orang Indonesia secara tidak langsung bekerja sebagai buruh bagi orang lain; kami melakukan usaha di tanah air kami hanya untuk memperkuat kemakmuran negara asing. Kami seperti penyewa di rumah sendiri.
Secara historis, selama masa Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), aliran keluar kekayaan kita sangat nyata, memicu tantangan dari Generasi ’45 sebelumnya. VOC adalah perusahaan paling berharga dalam sejarah ekonomi. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia sangat tinggi, mungkin di antara tertinggi secara global, namun keuntungan tersebut disimpan di Belanda. Keadaan saat ini mirip dengan masa lalu namun kurang terang-terangan, sehingga sulit untuk dideteksi. Mereka yang menyadari situasi ini sering memilih diam atau merendahkan diri pada kenyataan ini. Beberapa bahkan memfasilitasi aliran keluar kekayaan kita. Untuk melacak bagaimana kekayaan Indonesia dihancurkan ke luar negeri, kita dapat melihat beberapa indikator ekonomi: Pertama, neraca perdagangan negara kita, terutama struktur kepemilikan perusahaan ekspor. Kedua, catatan simpanan di bank asing milik pengusaha Indonesia dan perusahaan, serta perusahaan asing yang mendapatkan keuntungan di Indonesia namun menyimpan pendapatan mereka di luar negeri.
Saya mulai menganalisis buku besar ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997 ketika saya berada di Yordania, ingin memahami keadaan ekonomi kami yang sebenarnya. Dari periode 1997 hingga 2014, ternyata selama 17 tahun tersebut, total ekspor kami mencapai USD 1,9 triliun, menghasilkan surplus perdagangan sekitar IDR 26,6 triliun, dengan menggunakan kurs IDR 14.000. Angka ini cukup besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa jumlah ini adalah yang dilaporkan dalam dokumen ekspor. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai ekspor yang sebenarnya. Menurut wawasan dari banyak eksportir dan studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian terkemuka, angka-angka ini bisa kurang dilaporkan sebesar 20%, 30%, atau bahkan hingga 40%. Global Financial Integrity memperkirakan kebocoran ekspor akibat kesalahan dalam pencatatan nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar pada tahun 2016, setara dengan sekitar IDR 540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan. Dari tahun 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat “kesalahan” ini mencapai USD 167,7 miliar—setara dengan sekitar IDR 2,3 kuadriliun dengan kurs USD 1 = IDR 14.000. Selanjutnya, setelah diselidiki, ternyata sebagian besar keuntungan kami tidak tinggal di dalam negeri. Oleh karena itu, saya tidak terkejut ketika pada Agustus 2016, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa sekitar IDR 11.400 triliun yang dimiliki oleh pengusaha dan perusahaan Indonesia disimpan di luar negeri. Jumlah ini lima kali lipat dari anggaran nasional saat ini dan kira-kira sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kami.
Selain ekspor yang tidak dilaporkan atau kurang dilaporkan oleh pengusaha kami, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia pergi ke perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Hal ini terjadi karena sebagian besar nilai dari ekspor kami dikendalikan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menjual sumber daya alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan, pelabuhan, dan tenaga kerja rakyat kita. Namun, saat mereka mendapatkan keuntungan, mereka tidak menyimpan pendapatan mereka di Indonesia. Selain itu, beberapa pengusaha Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan bisnis di sini juga memilih untuk menyimpan dan mentransfer sebagian keuntungan mereka ke luar negeri. Hal ini merupakan masalah besar bagi negara kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, tidak dapat digunakan untuk membangun negara kita. Bank-bank kami tidak memiliki cukup modal untuk memberikan pinjaman yang dapat merangsang perekonomian kami. Efek pengganda ekonomi yang diharapkan yang dapat menghidupkan kembali perekonomian Indonesia tidak terjadi.
Apakah ini masalah baru? Jika melihat ke belakang, tampaknya aliran keluar kekayaan Indonesia telah menjadi masalah selama berabad-abad. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita akui dan kita tangani. Jika kita kembali ke tahun 1950-an, kecuali selama periode peristiwa dramatis, kegiatan ekspor-impor Indonesia menguntungkan. Namun, siapa yang mendapat manfaat dari keuntungan ini? Ketika kita melihat ke belakang pada pidato Sukarno “Indonesia Menggugat,” menjadi jelas bahwa ia menyoroti isu yang sama. Sedangkan saya menyebutkan angka dalam dolar AS dan Rupiah, Sukarno menggunakan Guilder dalam argumennya. Isu inti yang ditekankan Sukarno adalah aliran keluar kekayaan kita, masalah yang persistent yang ia rinci dengan baik dalam tulisannya.
Saya baru-baru ini menemukan sebuah studi yang mengungkapkan catatan resmi Belanda dari tahun 1878 hingga 1941. Dokumen ini mendetailkan keuntungan dari ekspor Indonesia, tabungan Belanda di Indonesia, dan anggaran yang dialokasikan untuk upaya kolonialisasi Belanda. Studi ini menunjukkan bahwa selama rentang waktu 63 tahun, Belanda mengumpulkan keuntungan sebesar 54 miliar Guilder. Pada saat itu, jumlah ini setara dengan USD 22 miliar. Disesuaikan dengan nilai saat ini, itu akan sekitar USD 398 miliar, setara dengan sekitar USD 5,123 miliar hari ini—setara dengan IDR 66,599 triliun. Bung Karno pernah mengkritisi aliran keluar kekayaan kita yang masif ini, yang ia anggap sebagai pelarian modal dari Indonesia. Sebagai seseorang yang tidak berpendidikan formal dalam bidang ekonomi, saya menyebutnya sebagai “aliran keluar bersih kekayaan nasional”—kebocoran berlebihan dari sumber daya keuangan negara kita. Seringkali saya ditanyai tentang nilai tukar Rupiah yang lemah dan harga-harga kebutuhan pokok yang fluktuatif. Jawabannya, meskipun sederhana, nampaknya hal yang banyak elit dan pakar ekonomi Indonesia enggan untuk membicarakannya secara terbuka. Saya secara konsisten menyatakan bahwa kekayaan nasional kita tidak tinggal di Indonesia. Ini adalah masalah mendasar. Kita membiarkan kekayaan kita disedot ke negara lain. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa berharap agar ekonomi kita tumbuh? Bagaimana harga tetap stabil bagi warga kita jika kekayaan kita terus mengalir keluar? Saya mohon maaf jika kata-kata saya terlalu tegas. Ada yang menasihati saya untuk “hanya menyoroti hal positif,” sementara yang lain menyarankan, “Pak Prabowo, tolong turunkan nada. Berbicaralah dengan lembut.” Selama 15 tahun terakhir, setiap kali saya memiliki kesempatan untuk menyajikan data, saya selalu bertanya pada audiens saya: “Apakah kalian ingin saya berbicara dengan sopan, atau kalian ingin kebenaran yang sebenarnya? Apakah kalian lebih suka kata-kata yang ramah, atau realitas yang tegas?” Mereka selalu menjawab, “Cukup beritahu seperti adanya, Pak Prabowo.” Menurut pendapat saya, elit Indonesia belum menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak transparan kepada rakyat. Mengapa orang miskin semakin terpinggirkan? Mengapa orang kaya semakin kaya di Indonesia, sementara orang miskin semakin miskin? Mengapa petani kita tidak tersenyum di waktu panen? Bagaimana mungkin di sebuah negara yang telah merdeka selama lebih dari 75 tahun, masih ada guru kontrak dengan penghasilan hanya IDR 200.000 sebulan? Meskipun sekarang ada bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan Daerah, masih jauh dari cukup. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Bagaimana bisa sebagian besar keuntungan nasional kita mengalir ke luar negeri sementara elit diam saja? Puluh ribuan triliun Rupiah yang seharusnya ada di Indonesia disimpan di luar negeri, namun elit Indonesia tidak berupaya keras untuk mengembalikan dana tersebut. Itu…
