Jakarta – Membangun kemandirian pangan tidak bisa hanya sebatas slogan. Tetapi harus melalui kebijakan dan anggaran. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara penghasil pangan dunia.
Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan rasa prihatinnya saat melihat anggaran Kementerian Pertanian yang hanya disetujui sebesar Rp8 triliun oleh Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2025. Anggaran tersebut jauh berkurang dari anggaran Pertanian pada tahun 2018 yang mencapai Rp24 triliun. Meskipun Menteri Pertanian mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp51.7 triliun di hadapan Komisi IV DPR-RI.
“Bukan hanya sebagai penggerak ekonomi utama, pangan juga penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagian besar dari 67 juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia, yang mendukung sekitar 60% dari total perputaran ekonomi, bergantung pada beras atau nasi,” tegas BHS, yang juga dikenal sebagai Bapak Petani Sidoarjo, pada hari Senin (22/7/2024).
Sebagai Ketua Dewan Penasehat Pasar di Jawa Timur, BHS menegaskan bahwa sektor pangan adalah bagian vital dari sebuah negara dan menjadi dasar dalam menjaga kehidupan manusia. Sektor ini juga merupakan tonggak pertumbuhan dan kecerdasan generasi muda.
“Pada tahun 2035, kita akan menghadapi bonus demografi. Kita membutuhkan pangan bergizi untuk mendukung perkembangan generasi yang akan datang agar sehat dan cerdas,” lanjutnya.
“Dari segi ekonomi, ketika beras diolah menjadi nasi, nilainya akan meningkat. Dari nasi, akan muncul lauk pauk. Hal ini akan meningkatkan nilai ekonomi karena beras yang diolah menjadi nasi dengan lauk pauk. Ini juga memberikan dampak pada sektor lain, termasuk minuman,” ungkapnya.
Perlu dipahami bahwa pangan merupakan dasar dari bisnis UMKM yang selama ini mendukung perekonomian nasional. Jika pangan menjadi langka dan mahal, akan berdampak secara signifikan pada sektor ekonomi.
“UMKM menyumbang sekitar 70% dari perekonomian nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada stabilitas dan ketahanan pangan guna menjaga stabilitas ekonomi negara,” tambahnya.
BHS juga menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil pangan, mengingat letak geografisnya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Pangan juga merupakan pendukung utama dari pertahanan negara.
Menurut BHS, Kementan benar dalam usulannya untuk meningkatkan anggaran pertanian, terutama untuk pupuk subsidi, benih bibit unggul, obat hama, irigasi pertanian, dan lain-lain. Dengan luas lahan pertanian sekitar 70 juta hektar, namun hanya sebagian kecilnya yang digunakan untuk menanam padi.
“Dengan optimalisasi lahan yang ada, Indonesia seharusnya bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional. Kita bisa menjadi swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia,” pungkasnya.
