Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci negara yang bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dimintai uang. Beliau menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan panggilan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, ketika memberikan pidato kepada kelompok Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).
“Percayalah, kunci kesuksesan negara yang sejahtera, berfungsi baik, bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli,” tegas Prabowo.
“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisi mereka harus yang terbaik yang bisa kita berikan. Itu adalah komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan menjamin keamanan finansial para hakim harus menjadi prioritas.
“Anda bisa mempelajari pidato dan catatan saya di masa lalu. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim harus ditingkatkan dan dijamin sehingga mereka dapat tetap independen dan melakukan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Keteguhan Prabowo untuk meningkatkan pembayaran hakim telah menjadi bagian dari visinya untuk negara ini. Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka mengenai tidak adanya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk mendukung keluarga mereka.
Bagi hakim yang baru dilantik, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar untuk tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan dari para hakim, merujuk kepada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus mendukung keluarga, anak-anak, dan orangtua kami,” tambahnya.
Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh para hakim. Janji Prabowo untuk memperbaiki situasi tersebut telah disambut baik oleh para hakim yang menunggu perubahan positif yang dijanjikan saat beliau mulai menjabat.