Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah untuk menyelesaikan paradoks yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang besar di Indonesia, mulai dari deposit nikel terbesar di dunia hingga pasar sawit dunia, tidak seimbang dan perlu diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto berkeinginan untuk mengakhiri paradoks tersebut dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945. Melalui Danantara, lembaga investasi baru, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045. Danantara diluncurkan sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia dengan harapan tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hilirisasi sumber daya alam dipandang sebagai kunci menuju kemajuan yang lebih baik dan percepatan pembangunan yang signifikan, sebagai upaya Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang telah lama terjadi.
