Reformasi Intelijen Indonesia: Menciptakan Tata Kelola yang Lebih Baik
Reformasi Intelijen Indonesia menghadapi dua tantangan utama, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, Reformasi Intelijen Indonesia perlu memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan dalam upayanya memperkuat lembaga intelijen.
Reformasi Intelijen Indonesia telah menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Menurut Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara periode 2017-2020, Mayjen TNI (Purn) Dr. Rodon Pedrason, lembaga intelijen harus lebih akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi di Badan Intelijen Negara (BIN) adalah langkah positif dalam menghadapi tantangan tersebut.
Selain itu, DIYauddin, seorang Analis Utama Maha Data Lab 45, menekankan penguatan teknologi intelijen dengan memanfaatkan karya dalam negeri sebagai aspek krusial dalam reformasi intelijen Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada teknologi asing dapat menimbulkan kerawanan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi intelijen mandiri yang sesuai dengan kebutuhan nasional harus diutamakan.
Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, Reformasi Intelijen Indonesia harus terus beradaptasi dan meningkatkan profesionalisme. Reformasi Intelijen Indonesia perlu fokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, mekanisme pengawasan yang transparan, dan penguatan teknologi intelijen dalam negeri. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Dalam Tata Kelola Dan Pengawasan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya
