Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, menekankan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku haruslah adil dan tidak hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan keberatannya terhadap penunjukan kuota impor yang diskriminatif hanya pada beberapa perusahaan tertentu. Dia telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh Apindo, yang ingin mengatur kembali keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah diberlakukannya tarif timbal balik selama masa pemerintahan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menjelaskan bahwa dalam merespons dampak tarif Amerika Serikat, pihaknya segera berkoordinasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi. Asosiasi ini pun berkomunikasi langsung dengan pemerintah AS untuk membahas impor komoditas seperti kapas dan jagung. Mereka mendorong agar impor tersebut langsung digunakan oleh industri dalam negeri, tanpa melalui pihak ketiga yang dapat menimbulkan masalah.
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keadilan dalam kuota impor untuk menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk pembahasan dengan pihak terkait seperti Apindo, merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan impor dan perdagangan internasional. Semua pihak berharap langkah-langkah ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
