Pembatasan penggunaan BBM Subsidi Pertalite untuk kendaraan bermotor menjadi perhatian utama bagi Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang menegaskan perlunya evaluasi dan pengawasan dari Pemerintah. Sekadar pembatasan pembelian BBM Subsidi dianggap tidak mencukupi dalam memastikan sasaran subsidi energi yang tepat. Evaluasi prioritas peruntukan dan harga BBM Subsidi, serta pengawasan distribusi BBM Subsidi juga diperlukan untuk memastikan efektivitas langkah ini.
BHS menekankan bahwa prioritas penggunaan BBM Subsidi seharusnya difokuskan pada transportasi publik, termasuk logistik darat, angkutan massal, serta transportasi laut di Indonesia. Dengan harapan terciptanya tarif yang terjangkau akan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik, sehingga memberikan dampak positif pada harga produk industri dan daya beli masyarakat.
Selain itu, peruntukan BBM Subsidi juga seharusnya diberikan kepada nelayan dan petani untuk mendukung operasional mereka, seperti bahan bakar kapal nelayan, bahan bakar untuk irrigasi sawah, dan traktor pertanian. Hal ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang luas.
BHS juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan dan kebocoran BBM Subsidi, yang seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat terkait. Evaluasi harga BBM Subsidi Pertalite juga menjadi sorotan, terutama bila dibandingkan dengan harga BBM non-subsidi di negara lain. Dari perbandingan tersebut, diperkirakan harga BBM Subsidi Pertalite bisa turun, yang bisa berdampak pada kuota liter BBM Subsidi yang tersedia.
Mengutip BHS, pemerintah Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara menyediakan BBM Subsidi bagi pengguna transportasi pribadi dan pengembangan transportasi publik yang efisien. Contoh Malaysia dalam memberikan subsidi Bahan Bakar Ron 95 menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi Indonesia untuk melakukan peningkatan pada konektivitas transportasi publik. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kuota BBM Subsidi bisa dialokasikan dengan lebih efektif untuk mendukung kebutuhan transportasi masyarakat secara menyeluruh.
