Program Sekolah Rakyat (Community School) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melawan kemiskinan. Program pendidikan dasar ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, yang terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga. Hal ini dibahas dalam forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?”. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan ekstrim dan umum berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kementerian Sosial tidak dapat menghadapi tantangan ini sendirian, diperlukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sebuah contoh yang diungkapkan adalah kisah Naila, seorang anak yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Melalui kerjasama dari berbagai pihak, termasuk walikota, Naila mendapatkan akses ke Sekolah Rakyat dan bantuan lainnya. Kementerian Sosial diprioritaskan untuk memberdayakan individu agar dapat lepas dari kemiskinan, dengan alokasi anggaran besar untuk dua program utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Wakil Menteri Agus juga mengumumkan rencana pembukaan 65 Sekolah Rakyat bulan Juli ini, dengan harapan jumlahnya meningkat menjadi 100 pada akhir tahun. Pemerintah daerah juga diminta mendukung inisiatif ini dengan memberikan akses lahan, izin, dan fasilitas lainnya. Koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk menjamin keberhasilan program ini. Selain itu, kerjasama dengan tiga kementerian—Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan—diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ideologi tidak lagi menjadi fokus, namun tujuan dari program-program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
