Pentingnya Kemandirian Antariksa Indonesia Menyongsong Rivalitas Global
Kemandirian antariksa menjadi semakin penting di tengah pesatnya inovasi teknologi global dan intensifikasi rivalitas geopolitik antariksa. Indonesia perlu merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam konteks pembangunan dan kemandirian antariksa. Diskusi publik yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) membahas kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional. Para narasumber dari lintas sektor menyoroti pentingnya memperhatikan agenda antariksa dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, akademisi, dan media nasional.
Paparan kunci dibuka oleh Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP Universitas Indonesia, dalam acara yang dihadiri oleh Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN sekaligus Kepala LAPAN Periode 2014 – 2021. Prof. Thomas Djamaluddin menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia kini dihadapkan pada tantangan lemahnya tata kelola program antariksa, terbatasnya pendanaan, serta belum solidnya arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Indonesia perlu mengakselerasi langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang ada.
Dalam diskusi, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa ruang antariksa merupakan domain strategis yang krusial dengan implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Untuk itu, Indonesia harus menjawab tantangan tersebut dengan membentuk Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional yang melibatkan lintas sektor. Tanpa koordinasi yang baik, Indonesia berisiko mengulang kegagalan pengelolaan FIR seperti yang terjadi sebelumnya.
Anggarini S. dari Asosiasi Antariksa Indonesia menyoroti kemandirian antariksa sebagai prasyarat strategis bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia perlu membangun ekosistem antariksa nasional secara utuh dan mengejar konstelasi satelit LEO untuk menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu berkolaborasi dengan pihak internasional, memperkuat start-up lokal, dan menjalankan regulasi yang konsisten antar-lembaga. Kemandirian antariksa merupakan solusi teknologi yang cost effective bagi Indonesia.
RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dianggap sebagai langkah awal untuk memperkuat kedaulatan vertikal dan tata kelola antariksa yang strategis. DPR RI telah mendorong upaya ini sebagai pondasi menuju kemandirian antariksa. Menurut Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas, kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Indonesia harus memperhatikan implementasi RPJPN 2025–2045 dalam membangun industri antariksa yang berdaya saing global.
Dengan meningkatnya rivalitas geopolitik dan dominasi negara maju, Indonesia dituntut untuk segera membangun strategi terpadu dalam antariksa. Melalui kolaborasi lintas sektor, investasi yang tepat, dan regulasi yang jelas, Indonesia dapat menjadi pemain aktif dalam ekosistem space economy. Tanpa komitmen kuat dan dukungan pemerintah, Indonesia akan tetap tertinggal dalam kompetisi ekonomi antariksa global. Kemandirian antariksa merupakan pilar kedaulatan dan daya saing global Indonesia, yang dapat diwujudkan melalui aksi nyata dan komitmen yang kuat.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
