Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, yang menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa telah diberikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Beberapa poin utama rekomendasi tersebut termasuk rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemkab Pangandaran diinstruksikan untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa mendatang. Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
