Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberhasilannya dalam diplomasi dengan sejumlah negara, menghasilkan 71 memorandum kesepahaman dan hampir Rp800 triliun komitmen investasi dari empat negara. Hal ini menandai upaya untuk membuka peluang pasar baru bagi Indonesia. Ahli Utama dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips J Vermonte, menyoroti keanggotaan Indonesia dalam organisasi BRICS sebagai langkah strategis di tengah ketidakpastian global. Meskipun terdapat anggapan bahwa keanggotaan ini bersifat anti-Amerika, Philips menegaskan bahwa hal tersebut adalah langkah positif untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan internasional dengan negara-negara besar seperti Rusia, China, dan India.
Indonesia juga berhasil menurunkan tarif impor dari Amerika Serikat, menunjukkan kemampuan dalam bernegosiasi secara efektif. Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa upaya untuk menurunkan tarif terus dilakukan meskipun terdapat waktu pembicaraan yang terbatas. Selain itu, Indonesia juga mempertahankan tarif impor terendah di ASEAN, sebesar 19%, dan Wamenlu menegaskan pentingnya untuk tidak terjebak dalam asumsi atau perasaan negatif dalam diplomasi dagang. Diplomasi luar negeri didasarkan pada kepentingan nasional dan angka-angka konkret, bukan pada emosi atau prasangka.
