Kisah Presiden RI dalam Nego Alot dengan AS: Tambang & Utang

Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia yang melibatkan penurunan tarif impor untuk produk asal Indonesia dari 32% menjadi 19%. Salah satu kompromi dari penurunan tarif ini mencakup pengiriman data pribadi warga Indonesia ke AS. Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi hambatan perdagangan, jasa, dan investasi digital serta memberikan kepastian terkait transfer data pribadi ke AS.
Sejarah negosiasi antara Indonesia dan AS tidaklah baru. Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto juga terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ekonomi, termasuk masalah utang dan pemberian konsesi tambang kepada perusahaan AS, telah terjadi sebagai bagian dari hubungan politik dan dagang antara kedua negara.
Jenderal Soeharto, yang menjadi Presiden ke-2 RI pada tahun 1967, mengubah arah ekonomi dan politik Indonesia dengan membuka pintu untuk investasi asing. Di tengah ketegangan Perang Dingin, AS berusaha mendukung blok kapitalis dan sistem ekonomi pasar bebas di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan ekonomi dan politik, Indonesia harus menyelesaikan utang masa lalu dengan IMF dan lembaga donor utama lainnya.
Selain masalah utang, Indonesia juga terlibat dalam negosiasi mengenai tambang Freeport. Dengan terbitnya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967, perusahaan asing pertama yang beroperasi di Indonesia adalah Freeport asal AS. Setelah beberapa negosiasi yang panjang, pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan sebagian saham Freeport serta royalti sebagai bentuk kompensasi.
Sejarah negosiasi antara Indonesia dan AS, baik terkait masalah utang atau investasi tambang, merupakan bagian penting dalam hubungan kedua negara. Dengan pengumuman kesepakatan terbaru, diharapkan kerja sama antara Indonesia dan AS akan semakin kuat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Source link