Pada acara peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada hari Rabu (23 Juli), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi dalam perdagangan beras di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa skema penyaluran beras subsidi yang diputar ulang dan dibiayai lebih tinggi menghabiskan hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Presiden Prabowo menyoroti bahwa banyak perusahaan penggilingan beras yang terlibat dalam praktik tersebut. Beliau menegaskan bahwa praktik tersebut adalah tindakan kriminal yang merugikan rakyat dan melanggar konstitusi. Prabowo menekankan bahwa kerugian tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan penting dalam layanan publik.
Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung untuk segera bertindak terhadap kasus ini. Beliau menekankan bahwa tindakan tersebut bukan semata-mata atas keinginan pribadi, namun didasarkan pada mandat konstitusi. Prabowo menegaskan bahwa sektor-sektor vital yang memengaruhi kehidupan rakyat harus dikendalikan oleh negara, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
Dengan teguh, Presiden Prabowo berkomitmen untuk menindak tegas praktik korupsi dalam distribusi beras di Indonesia guna menjaga keadilan dan keberlangsungan ekonomi negara.
