Puluhan ribu warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati pada hari Rabu untuk menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri. Aksi protes ini dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, yang memicu kemarahan di kalangan warga. Meskipun dihadapkan pada tekanan massa, Bupati Sudewo menegaskan bahwa dia tidak akan mundur dari jabatannya, dengan alasan bahwa dirinya dipilih secara sah oleh masyarakat melalui proses pemilihan.
Saat menyampaikan permintaan maaf kepada massa, Bupati Sudewo menegaskan kembali niatnya untuk tetap bertahan di jabatannya. Ia menekankan bahwa jabatan yang dipegangnya didapat secara konstitusional dan tidak bisa dilepaskan hanya karena tuntutan massa. Sudewo berjanji untuk memperbaiki kebijakan yang memicu kontroversi, karena masa jabatannya masih relatif baru.
Menyikapi tuntutan masyarakat, DPRD Pati membentuk pansus pemakzulan atau hak angket untuk menyelidiki kebijakan dan integritas Bupati Sudewo. Pansus ini akan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang dianggap tidak sah oleh BKN. Jika terdapat pelanggaran yang terbukti, usulan pemakzulan akan diajukan dan prosesnya akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kesimpulannya adalah bahwa unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pati merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak dan keputusan pemerintah yang dianggap kurang melibatkan partisipasi rakyat. Penolakan Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya berdasarkan legitimasi konstitusional menunjukkan tahapan baru dalam pemerintahan daerah. Pembentukan pansus oleh DPRD Pati juga menjadi langkah penting untuk menentukan arah politik selanjutnya, apakah akan berujung pada pemakzulan atau tetap menyelesaikan masalah secara internal dalam pemerintahan.
