Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan alasan penghapusan skema bonus, yang dikenal sebagai tantiem, untuk komisaris dan direktur badan usaha milik negara (BUMN) yang merugi, serta untuk memotong jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Prabowo mengungkapkan bahwa ia menemukan praktik absurd di lapangan terkait tantiem—bonus bagi eksekutif BUMN.
Dalam presentasinya mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (15 Agustus), Prabowo mengungkapkan bahwa sebelumnya ada komisaris BUMN yang hanya menghadiri rapat sekali sebulan namun menerima pembayaran tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun.
“Bagaimana mungkin seorang komisaris yang rapat satu bulan sekali bisa mendapatkan Rp 40 miliar setahun dalam bentuk tantiem? Saya juga telah memerintahkan Dewan Pengelola Investasi Danantara agar direktur tidak mendapatkan tantiem jika perusahaan merugi—dan laba haruslah laba yang nyata, bukan angka-angka yang dimanipulasi. Kami sudah cukup lama menjadi orang Indonesia untuk tahu trik-trik semacam itu,” ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mencatat bahwa beberapa BUMN yang merugi memiliki jumlah komisaris yang berlebihan. Oleh karena itu, ia memiliki tugas untuk membersihkan BUMN-bumn tersebut. Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang publik harus dijaga melalui pengeluaran berkualitas tinggi. Pemborosan pengeluaran operasional harus dipangkas, dan pengeluaran pemerintah harus menghasilkan manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Prabowo Criticizes Decision to Scrap SOE Bonuses as a Strategic Move
