Di dalam suatu negara, diharapkan bahwa para pejabat dan petinggi negara yang menerima gaji besar juga memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Bayaran yang tinggi seharusnya diimbangi dengan kinerja yang maksimal. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak pejabat yang mengecewakan masyarakat, entah karena terlibat korupsi atau ucapannya yang menyakiti hati. Evaluasi terhadap mereka pun seringkali sulit dilakukan. Di Indonesia, nasib para pejabat yang berperilaku demikian masih lebih baik daripada J.P.F. Filz, seorang pejabat pada masa Hindia Belanda yang dijatuhi hukuman mati karena kelalaiannya merugikan negara, meskipun ia sudah menerima gaji besar.
Kisah ini terjadi saat Herman Willem Daendels ditunjuk memimpin Hindia Belanda pada 1808. Ia mencoba menaikkan gaji pejabat dan birokrat dengan harapan dapat menekan perilaku korupsi dan meningkatkan kinerja aparatnya. Namun, kenaikan gaji ini tidak serta merta membuat para bawahannya berjera. Sejarah mencatat kasus JPF Filz, seorang pejabat militer di Ambon, Indonesia, yang dijatuhi hukuman mati karena kalah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi Ambon dari serangan Inggris, meskipun ia memiliki penghasilan yang tinggi. Meskipun dakwaannya adalah kekurangan amunisi dan perbekalan, namun Filz dianggap lalai sehingga merugikan negara.
Proses pengadilan kemudian menghasilkan vonis hukuman mati bagi Kolonel JPF Filz, yang dieksekusi dengan ditembak pada 10 Juni 1810. Kisah ini menjadi bagian dari sejarah yang menggambarkan pentingnya kinerja yang sebanding dengan bayaran yang diterima, serta konsekuensi berat bagi para pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini juga menjadi pelajaran berharga bagi masa kini, di mana integritas dan kinerja para pejabat harus tetap dijaga untuk kebaikan masyarakat.
