Darurat militer merupakan status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban akan dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap membutuhkan penanganan khusus. Keadaan tersebut biasanya diberlakukan ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab diberlakukannya darurat militer adalah ketika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Selain itu, timbul perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan pelanggaran wilayah negara dengan cara apa pun juga. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.
Dampak dari darurat militer termasuk pembatasan hak sipil yang meliputi kebebasan berkumpul dan berpendapat, penguasaan properti dan infrastruktur yang dilakukan militer, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat. Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia mencakup kasus seperti di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh pada tahun 2003-2004. Darurat militer merupakan langkah ekstrem yang diambil pemerintah untuk mengatasi ancaman serius terhadap negara. Meskipun bertujuan menjaga stabilitas nasional, kebijakan ini juga membawa konsekuensi yang luas, mulai dari pembatasan hak-hak sipil hingga terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karenanya, keputusan memberlakukan darurat militer harus disertai dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
