Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Tuntutan mereka telah disampaikan kepada pemerintah, yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Sebelumnya, saya berbicara dengan Sekretaris Negara namun belum mengetahui detail siapa di pemerintah yang akan menerima mereka. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, DPR menjamin bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif termasuk tentang tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Pimpinan fraksi akan berkumpul besok untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer seperti gaji dan manfaat lainnya. Penjelasan juga diberikan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Sesuai dengan hasil revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu agar RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat segera dilanjutkan. Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar menuju masa depan yang lebih baik.