Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan. Menyadari pentingnya penyelesaian situasi ini secara tepat dan adil, langkah-langkah penyelesaian harus disusun dengan cermat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Seluruh pihak perlu berkomitmen untuk mencari solusi bersama agar kondisi Pantai Timur Pangandaran tetap terjaga dengan baik.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD Tata Ruang
