Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menyampaikan keprihatinannya terkait situasi bandara di Morowali yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Henri menyoroti adanya bandara yang dimiliki oleh perusahaan asing tanpa adanya pengawasan dari petugas imigrasi atau petugas bea cukai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kontrol yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.
Keanehan ini baru terungkap setelah bandara tersebut beroperasi selama bertahun-tahun dan menjadi sorotan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Henri mempertanyakan di mana posisi kepolisian dan pemerintah daerah selama ini, serta siapa yang memberikan izin kepada perusahaan asing untuk beroperasi tanpa mempedulikan aturan yang berlaku.
Henri juga menyoroti kemungkinan dampak dari kebebasan keluar masuk orang asing melalui fasilitas bandara tersebut. Dia menegaskan perlunya penegakan aturan dan kedaulatan negara dalam hal ini. Henri berharap Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin dapat menindaklanjuti masalah ini dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sebelumnya, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina juga mengungkapkan adanya bandara di Morowali yang tidak diawasi oleh pemerintah Indonesia. Informasi ini diungkapkan melalui saluran YouTube Forum Keadilan TV. Kedua pakar ini menyoroti masalah keamanan dan kedaulatan dalam pengelolaan bandara di Morowali yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
