Pada tahun 1965, Indonesia menjadi sorotan dunia karena kondisi ekonominya yang sangat rapuh. Dengan inflasi mencapai 600%, ekspor yang anjlok, utang yang menumpuk, dan cadangan devisa yang menipis, negara ini berada di ambang kebangkrutan. Ironisnya, hanya beberapa tahun sebelumnya, Indonesia muncul sebagai kekuatan baru dunia ketiga yang berhasil mengumpulkan dukungan dari banyak negara untuk menantang dominasi Amerika Serikat dan Barat.
Namun, sebelum krisis mencapai puncaknya, Indonesia telah membangun berbagai proyek prestisius seperti stadion megah, gedung internasional, dan infrastruktur baru untuk menunjukkan kebesarannya di mata dunia. Kemerosotan ekonomi pada tahun 1965 sebagian besar disebabkan oleh kebijakan yang tidak realistis yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 1960-an. Banyak anggaran negara dialihkan untuk berbagai proyek politik dan prestisius, meninggalkan sektor ekonomi dalam keadaan rapuh.
Defisit APBN semakin melebar, lalu pemerintah memutuskan untuk mencetak uang baru untuk menutup defisit tersebut. Namun, langkah ini justru memicu inflasi yang tak terkendali saat nilai rupiah terus merosot. Upaya untuk melakukan sanering atau pemotongan nilai uang juga gagal, menimbulkan kepanikan di masyarakat dan membuat kondisi inflasi semakin liar. Di samping itu, infrastruktur dasar yang rusak dan minim perawatan turut menyebabkan hambatan dalam pengiriman barang, kerusakan logistik, dan biaya distribusi yang tinggi.
Kondisi ini membawa Indonesia ke titik krisis terberat sejak kemerdekaan, dengan inflasi hingga mencapai 600% dan masuk level hiperinflasi pada tahun 1966. Namun, situasi mulai membaik ketika Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mengubah arah ekonomi Indonesia dari tertutup menjadi terbuka. Dampaknya terasa dengan penurunan angka inflasi hingga kembali ke kondisi normal pada tahun 1970-an, menunjukkan perbaikan dalam kondisi ekonomi Indonesia.
