Fenomena desa di Indonesia saat ini memperlihatkan dinamika yang kompleks, sebagaimana tergambar dalam dua laporan resmi pemerintah terbaru yang mengangkat persoalan serupa dari sudut yang berbeda. Di tengah berbagai data kemajuan infrastruktur desa, terdapat ironi bahwa banyak desa yang tampak maju secara administratif, namun belum mampu keluar dari perangkap ekonomi berbasis pertanian tradisional.
Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari BPS menyebutkan jumlah wilayah setingkat desa di Indonesia lebih dari 84 ribu. Dari jumlah tersebut, puluhan ribu desa telah naik kelas ke kategori mandiri dan maju, didorong oleh perlombaan pembangunan fisik dan gelontoran dana desa selama sepuluh tahun terakhir. Tetapi, realitas di lapangan menunjukkan transformasi ekonomi yang berjalan lambat—dalam banyak kasus, pencapaian administrasi belum diikuti oleh peningkatan produktivitas serta daya saing perekonomian lokal.
Walau statistik menunjukkan bahwa lebih dari separuh desa keluar dari zona sangat tertinggal, masih ada sekitar seperempat desa tetap tertinggal bahkan sangat tertinggal, dan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian primer. Pola penciptaan ekonomi yang dihasilkan pun dominan berupa pengolahan komoditas mentah dengan keterbatasan nilai tambah, sekalipun ribuan desa telah mengembangkan produk unggulan.
Hingga kini, ketimpangan ekonomi antara kota dan desa tetap jelas. Tingkat kemiskinan pedesaan mencapai sekitar 11 persen—nyaris dua kali lipat dari tingkat kemiskinan perkotaan. Kerentanan ekonomi juga tinggi, tercermin dari kedalaman kemiskinan yang secara rata-rata merata namun berada pada level kesejahteraan rendah. Oleh karena itu, pembangunan desa tak cukup berhenti di urusan infrastruktur dan status administratif, melainkan menuntut injeksi intervensi ekonomi yang berpola dan tepat sasaran.
Salah satu pendekatan yang kian mendapatkan tempat ialah penguatan model koperasi. Pengalaman banyak negara membuktikan koperasi sebagai alat penting dalam membangun ekonomi kolektif berbasis kepemilikan lokal, serta memberikan akses permodalan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih merata ke tingkat komunitas. Di Indonesia, program Koperasi Desa Merah Putih misalnya, digagas sebagai solusi menghadapi fragmentasi pelaku usaha desa yang cenderung kecil dan tercerai-berai.
Koperasi diyakini mampu menyatukan produksi, memperbaiki posisi tawar petani, hingga memperlancar akses pasar dan teknologi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada proses desain dan pelaksanaan yang adaptif, partisipatif, serta menghargai lokalitas. Banyak pelajaran masa lalu menunjukkan bahwa implementasi top-down justru dapat memunculkan masalah baru, terutama jika tidak berbasis kebutuhan nyata masyarakat desa.
Menyadari urgensi serta kebutuhan percepatan, pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat mulai berjalan paling lambat Agustus 2026, melalui sejumlah langkah rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan. Dalam upaya mempercepat realisasi program, kolaborasi lintas sektor pun didorong—termasuk pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang punya kemampuan jaringan hingga ke pelosok desa dan pengalaman pembangunan di wilayah perdesaan.
Koordinasi dan sinergi pemerintah pusat, TNI, serta pemerintah daerah menjadi faktor krusial agar percepatan implementasi tidak justru memperlebar kesenjangan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono bahkan mengakui bahwa pelibatan TNI mampu memangkas waktu serta biaya pembangunan fisik koperasi desa. Namun, ia juga memberi catatan perlunya kerangka koordinasi sesuai instruksi presiden agar ekonomi kolektif desa terintegrasi, partisipatif, dan berakar pada kebutuhan riil warga.
Dengan catatan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan lokal, bercorak kolaboratif, serta terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa, koperasi berpeluang besar menjadi tulang punggung transformasi struktural perdesaan. Harapannya, upaya ini tidak hanya mengangkat status administratif, namun juga benar-benar dapat memperkecil jurang kesejahteraan antara kota dan desa di Indonesia.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
