Perdebatan mengenai seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan ke luar negeri kini tengah menjadi sorotan. Aktivitasnya, mulai dari diplomasi bilateral, keikutsertaan dalam pertemuan global, hingga agenda bertemu pemimpin dunia, tak luput dari perhatian publik dan pemberitaan media nasional.
Respons masyarakat pun begitu beragam. Ada yang merasa penasaran dan bertanya di media sosial, “Mengapa presiden sering bepergian ke luar negeri?” Bahkan ada juga yang meragukan efektivitas kunjungan tersebut dan mempertanyakan manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.
Sikap kritis ini mudah dipahami; hasil dari diplomasi kerap kali tidak tampak instan sebagaimana proyek infrastruktur atau bantuan langsung tunai yang lebih mudah diukur dampaknya.
Padahal, di tengah situasi global yang tak menentu, aktivitas diplomatik seperti ini justru menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas dan posisi Indonesia di panggung internasional.
Selama masa pemerintahan Prabowo berjalan sekitar satu setengah tahun, tercatat puluhan kunjungan luar negeri telah dilakukan. Tren ini menandakan bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang lebih proaktif dalam urusan global, serta menunjukkan keinginan untuk menduduki peran lebih penting di dunia.
Topik ini turut menjadi perbincangan dalam agenda IR Youth Talks yang diadakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Anggy Pasaribu, jurnalis dan pendiri Story of Anggy sekaligus moderator diskusi, menyoroti masih jauhnya pemahaman publik terhadap aktivitas diplomasi pemerintah. Banyak masyarakat melihat geliat diplomasi, namun belum memperoleh penjelasan utuh kenapa aktivitas semacam itu utamakan dan mengapa penting bagi masa depan bangsa.
Dia mengamati, tantangan global saat ini semakin berat. Persaingan negara besar makin terlihat nyata, hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok memanas, konflik Rusia-Ukraina belum pulih, sementara krisis Timur Tengah ikut memengaruhi ekonomi dunia. Semua dinamika ini berdampak pada naik-turunnya harga energi, stabilitas ekonomi, rantai pasok, dan kondisi lapangan kerja di Indonesia.
Secara tidak langsung, perubahan-perubahan geopolitik global itu akhirnya berimbas pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan pentingnya Indonesia untuk tetap aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Fragmentasi geopolitik tidak dapat dihindari, sehingga Indonesia harus bijak membaca situasi, bersikap fleksibel, dan mempertahankan prinsip bebas aktif yang menjadi ciri khas politik luar negeri kita.
Strategi Indonesia saat ini kerap disebut ‘hedging’ dalam studi hubungan internasional, yakni menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan tanpa memihak secara mutlak.
Dalam perkembangannya, Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menyebut strategi ini kini berkembang menjadi resilience-based hedging: Indonesia tak hanya menjaga fleksibilitas di level internasional, namun juga memperkuat daya tahan domestik agar tidak mudah goyah akibat turbulensi dunia.
Keikutsertaan dalam forum-forum global seperti G20, ASEAN, dan BRICS, menjadi bukti upaya Indonesia memperkuat posisinya, bukan sekadar mengikuti seremoni global. Ada misi strategis untuk menjaga ruang gerak dan peluang Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar dunia.
Ironisnya, penjelasan menyeluruh tentang arah dan strategi diplomasi jarang tersampaikan secara gamblang kepada masyarakat. Banyak liputan media hanya sebatas menampilkan gambar pertemuan, jadwal kunjungan, dan upacara. Kurangnya narasi mendalam membuat kegiatan diplomasi lebih cenderung dipandang sebagai acara seremonial.
Anggy menekankan, tantangan hakiki bukan soal absennya strategi, melainkan cara pemerintah mengomunikasikannya. Bahasa diplomasi yang penuh istilah teknis kerap tidak menjangkau masyarakat luas, apalagi dalam arus informasi digital yang semakin cepat berubah.
Hari ini, publik ingin penjelasan yang mudah dipahami dan dekat dengan kenyataan sehari-hari. Pemerintah perlu memperkuat kehadiran digital, bukan sekadar membuat keramaian, melainkan membangun narasi substantif, informatif, sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Juru bicara pemerintahan seharusnya dapat mengartikulasikan tidak hanya apa saja yang dilakukan di luar negeri, tetapi juga alasan dan kepentingan jangka panjangnya. Dampak diplomasi terhadap investasi, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat butuh dipresentasikan secara sederhana dan terus-menerus.
Di sisi lain, pendekatan komunikasi yang reaktif ataupun terlalu defensif di media sosial justru rawan menimbulkan bias dan polarisasi tanpa menjelaskan esensi kebijakan luar negeri.
Pada akhirnya, pekerjaan rumah pemerintah tidak sebatas menjalankan agenda diplomasi di ranah internasional. Saat yang sama, tantangan terbesarnya adalah memastikan publik memahami bahwa langkah-langkah tersebut dilandasi oleh kebutuhan nyata bangsa.
Diplomasi yang kuat harus berjalan beriringan dengan komunikasi publik yang baik, agar kebijakan luar negeri bukan hanya mendapat pengakuan internasional, tetapi juga didukung oleh rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
