Konflik Antara Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro di Masa Orde Baru
Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia – Perselisihan di lingkaran terdekat Presiden Indonesia pernah terjadi di masa Orde Baru. Konflik itu melibatkan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, Ali Moertopo, dengan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Jenderal Soemitro. Keduanya sama-sama memiliki pengaruh besar di sekitar Soeharto, tetapi berada di jalur kekuasaan yang berbeda.
Pengaruh Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro
Ali Moertopo sejak 1968 menjadi salah satu Aspri dengan keleluasaan mengelola berbagai operasi intelijen dan operasi khusus (Opsus). Meski hanya berpangkat Mayor Jenderal atau bintang dua, pengaruhnya sangat besar karena menjadi salah satu orang kepercayaan utama Soeharto. Sementara Soemitro menjabat sebagai Pangkopkamtib sejak 1971. Sebagai jenderal bintang empat, dia memegang kewenangan luas untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, termasuk menghadapi ancaman subversi dan pemberontakan.
Puncak Konflik dan Penyelesaiannya
Benturan antar keduanya mulai muncul dari 1971 karena wilayah kerja yang kerap bersinggungan. Besarnya pengaruh kedua tokoh itu sampai memunculkan kecurigaan di antara mereka. Masing-masing pihak diduga menaruh curiga bahwa lawannya memiliki ambisi politik lebih besar, bahkan berpotensi menjadi pesaing Soeharto. Konflik keduanya makin meluas sehingga Soeharto turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini pada akhir 1973.
Persaingan akhirnya berakhir setelah Kerusuhan Malari pada 15 Januari 1974. Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Dia pun memilih mengundurkan diri. Setelah mundur, Soemitro mengaku sempat mengonfrontasi Ali Moertopo yang dituding berada di balik upaya merusak nama baiknya.
Setelah Konflik Malari, Soeharto melakukan perombakan besar dan menghilangkan sebagian pengaruh Ali Moertopo. Sejak saat itu, Soeharto tak lagi mengizinkan para pembantunya memiliki kuasa terlalu besar.
