Tommy Soeharto: Monopoli Komoditas & Pelajaran Orde Baru

Prabowo Subianto Mendirikan BUMN Baru: Sebuah Kembali ke Masa Lalu

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang diberi nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Dengan langkah ini, pemerintah akan mengendalikan distribusi internasional untuk sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy. Namun, kebijakan semacam ini sebenarnya pernah terjadi di masa lalu Indonesia, terutama pada masa Orde Baru.

Monopoli Komoditas di Masa Orde Baru

Pada era Orde Baru, terbentuklah sebuah lembaga khusus yang bertugas mengendalikan perdagangan cengkeh, komoditas penting pada saat itu. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) didirikan pada 1990-an dan dipimpin oleh Tommy Soeharto, adik ipar Prabowo kala itu.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992, BPPC diberi mandat besar untuk mengontrol perdagangan cengkeh di Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga kestabilan harga cengkeh dan melindungi kesejahteraan petani. Namun, keberadaan BPPC telah menuai kontroversi sejak awal.

Keberakhirannya di Tengah Kontroversi

BPPC mendapat kucuran dana besar dari Bank Indonesia, namun masalah keuangan terus menghantuinya. Bahkan pada awal 1992, BPPC dilaporkan hampir bangkrut. Lebih buruknya lagi, petani cengkeh yang seharusnya diuntungkan justru merasakan dampak negatif dari keberadaan BPPC.

Harga cengkeh yang dibeli oleh BPPC dengan harga rendah kemudian dijual kembali dengan harga tinggi, membuat petani merugi. Dari harga sebelum BPPC berdiri, harga cengkeh turun drastis dan kualitasnya pun dikritisi. Hal ini membuat BPPC menjadi sorotan tajam di mata publik, sehingga pada Januari 1998, dalam tengah krisis ekonomi, Badan ini resmi dibubarkan oleh Presiden Soeharto.

Dengan pembubaran BPPC, petani kembali bebas menjual cengkeh mereka kepada siapapun dan mekanisme perdagangan kembali ke jalur pasar yang lebih bebas. Ini memberikan pelajaran penting, bahwa kendali penuh atas nilai komoditas strategis bisa berakibat buruk jika tidak diatur dengan transparan dan cermat.

Source link