Menyingkap Sejarah Pemberantasan Korupsi Era Soeharto
Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa lalu lewat relevansinya di masa kini.
Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia pernah mencatat sebuah operasi besar yang melibatkan kerja sama antara seorang menteri dan aparat militer. Operasi itu dipimpin oleh Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) J.B. Sumarlin pada era pemerintahan Soeharto.
Operasi Tertib (Opstib): 2.116 Pejabat Negara Terjaring dalam 8 Bulan Pertama
Bekerjasama dengan Laksamana TNI Sudomo, Kepala Staf Kopkamtib, Sumarlin berhasil menjaring 2.116 pejabat negara dalam delapan bulan pertama operasi. Mereka terlibat dalam praktik korupsi seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya.
Operasi tersebut dimulai pada Juni 1977 setelah Presiden Soeharto menunjuk Sumarlin sebagai Koordinator Opstib Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Dalam rentang waktu yang singkat, Opstib berhasil membongkar praktik mafia peradilan dengan menangkap belasan hakim dari pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi di berbagai provinsi.
Kolaborasi Efektif Antara Pemerintah dan Militer
Untuk menjalankan operasi dengan efektif, pemerintah menempatkan Opstib di bawah Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dipimpin oleh Sudomo. Kolaborasi Sumarlin dan Sudomo mampu mengungkap berbagai kasus penyelewengan di sektor strategis seperti perbankan, pelabuhan, kepegawaian, dan pertanahan.
Secara total, 2.116 pejabat negara dari berbagai institusi terjaring dalam 1.290 kasus selama delapan bulan pertama pelaksanaan Opstib. Mereka yang terseret dalam praktik korupsi dijatuhi sanksi administratif sesuai hukum yang berlaku.
Keberhasilan operasi ini membuat Opstib menjadi momok yang ditakuti oleh pejabat yang melakukan penyelewengan. Dukungan penuh dari militer, khususnya Laksamana Sudomo, menjadikan operasi ini berjalan dengan lancar dan berhasil membongkar praktik korupsi yang merajalela pada masanya.
Selama bertahun-tahun setelah operasi berakhir, Sumarlin selalu mengenang peran dan dukungan dari Laksamana Sudomo dalam upaya pemberantasan korupsi. Kolaborasi efektif antara pemerintah dan militer membuktikan bahwa sinergi antarlembaga penting untuk menekan praktik korupsi di Indonesia.
