Ketua DPRD Pangandaran Mendorong Keamanan dan Kenyamanan Destinasi Pariwisata
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran, Asep Noordin, menekankan pentingnya aspek keamanan dan kenyamanan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Keamanan menjadi prioritas utama yang harus didukung dengan sumber daya manusia dan lembaga keamanan yang handal untuk memastikan keselamatan pengunjung.
Kawasan Wisata Perlu Kewaspadaan Ekstra
Asep menggarisbawahi perlunya kewaspadaan ekstra terutama di destinasi wisata alam yang rentan perubahan tiba-tiba dan potensi bencana. Pos-pos informasi di destinasi wisata berbasis sungai dianggap penting sebagai langkah krusial untuk menjaga keselamatan pengunjung.
Di kawasan Ciwayang dekat Grand Canyon, telah diimplementasikan langkah mitigasi efektif melalui pusat informasi kondisi alam. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah pengunjung melakukan aktivitas berbahaya saat situasi tidak aman.
Ancaman Cuaca dan Pengawasan Ketat
Asep juga memberikan peringatan tentang ancaman perubahan cuaca dari hulu sungai yang dapat berdampak pada destinasi wisata. Curah hujan tinggi di daerah sekitar seperti Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Banjar berpotensi menyebabkan banjir, meskipun tidak turun hujan di Pangandaran.
Pentingnya standar pengawasan ketat di pantai melalui kehadiran lifeguard dan penerapan aturan keselamatan yang jelas juga disoroti oleh Asep. Pengelola jasa pariwisata diminta untuk transparan dalam mengkomunikasikan potensi bahaya kepada wisatawan serta menyediakan perlengkapan keamanan dan petugas yang kompeten.
Semua langkah preventif ini bertujuan untuk mencegah kecerobohan pengelola wisata yang dapat berujung pada tuntutan hukum dari konsumen yang menjadi korban.
Pelaku industri pariwista harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan wisatawan, bukan hanya fokus pada pesona destinasi semata. Instruksi telah diberikan kepada Pemerintah Daerah terkait pengamanan masa libur Lebaran untuk memastikan hal tersebut diwujudkan.
Keselamatan dan kenyamanan wisatawan bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak terkait.
