Tangan Kanan Presiden RI Tak Disukai, Suka Tegur Menteri

Pada awal 1970-an, Soemitro dikenal sebagai salah satu pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Soeharto. Kewenangannya bukan hanya berkaitan dengan keamanan nasional. Ia juga memanggil menteri, menggelar rapat lintas bidang, serta menegur pejabat yang dinilai melakukan kesalahan. Kebiasaan itu membuat perannya dipandang menyerupai kepala pemerintahan.

Soemitro saat itu menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), posisi strategis yang memberinya tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Ia juga merupakan salah satu figur yang sangat dipercaya Soeharto.

Dari jenderal termuda hingga pusat kekuasaan

Kepercayaan tersebut tercermin dari kenaikan pangkat Soemitro menjadi jenderal penuh pada 1970. Dalam biografinya, Soemitro: Dari Panglima Mulawarman sampai Pangkopkamtib (1994), ia menyebut kenaikan itu terjadi ketika dirinya berusia 43 tahun.

“Tahun 1970, pangkat saya naik menjadi Jenderal penuh, empat bintang. Itu pada usia saya 43 tahun. Mungkin kejadian ini mencatat, bahwa saya terhitung Jenderal penuh yang termuda waktu itu dalam Angkatan Darat,” kata Soemitro.

Jabatan Pangkopkamtib kemudian memperluas ruang geraknya. Dalam memoar Menyibak Tabir Orde Baru (2015), Jusuf Wanandi menulis bahwa Soemitro pernah memanggil Menteri Kehakiman untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Ia juga disebut memanggil tim ekonomi di bawah Widjojo Nitisastro.

Menurut Jusuf, Soemitro bahkan menegur atau memarahi menteri dan pejabat lain ketika menganggap mereka melakukan kesalahan. “Pada awal tahun 1970-an, dia bersikap bagaikan orang kepercayaan Soeharto untuk menjalankan roda pemerintahan dan sering memanggil menteri-menteri ke kantornya,” tulis Jusuf.

Jusuf menilai tindakan tersebut telah mendekati peran perdana menteri. “Jelas, Soemitro mencoba memainkan peran sebagai perdana menteri yang sebenarnya adalah tugas Presiden Soeharto sendiri sebagai pimpinan eksekutif,” tulisnya.

Soemitro sendiri menyatakan bahwa langkah-langkahnya diketahui Soeharto atau telah lebih dulu ditanyakan kepada presiden. Namun, sumber tersebut tidak memuat kepastian bahwa seluruh tindakannya selalu mendapat persetujuan Soeharto.

Persaingan dengan Ali Moertopo

Besarnya pengaruh Soemitro memicu ketegangan dengan Mayor Jenderal Ali Moertopo, Asisten Pribadi Presiden sekaligus pengendali Operasi Khusus (Opsus). Ali menduga Soemitro berusaha menyaingi Soeharto. Pada masa itu juga beredar dokumen yang disebut memuat keinginan Soemitro untuk menjadi presiden.

Soemitro membalas kecurigaan tersebut dengan memperingatkan Ali agar tidak membangun kekuatan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan Soeharto. Konflik itu akhirnya membuat Soeharto turun tangan. Pada akhir 1973, ia mempertemukan kedua tokoh tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ali mempertanyakan langkah Soemitro yang dianggap mengambil sebagian kekuasaan presiden. Soemitro membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari presiden. David Jenkins dalam Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983 (2010) menyebut Soemitro dinilai Soeharto mampu bekerja sama dengan baik.

Berakhir setelah kerusuhan Malari

Perselisihan tersebut memasuki babak akhir setelah kerusuhan Malari pecah pada 15 Januari 1974. Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro berada di posisi sulit karena bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban.

Ken Conboy dalam Intel: Inside Indonesia’s Intelligence Service (2008) menulis bahwa kerusuhan itu mencoreng citra Soeharto dan Soemitro dianggap ikut bertanggung jawab. Kurang dari dua bulan kemudian, pada 6 Maret 1974, Soemitro mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Soeharto.

“Pada tanggal 6 Maret 1974, saya mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan saya,” kenangnya.

Soemitro menyatakan pengunduran dirinya tidak dilakukan di bawah tekanan. “Orang cerita, saya waktu itu adalah orang yang paling kuat. Mana bisa ada yang menekan saya,” ujarnya. Setelah meninggalkan jabatan tersebut, ia juga menjauh dari panggung publik dan politik hingga wafat pada 1998.

Source link