Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1966. Perjalanannya berlangsung lebih dari lima dekade, sejak kemunculan gerakan komunis pada masa kolonial, konflik bersenjata setelah kemerdekaan, kebangkitan melalui Pemilu 1955, hingga keruntuhan pasca-30 September 1965.
Dari gerakan kolonial ke konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi ini berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil sebagai kekuatan politik. Namun, partai itu menghadapi konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun tersebut, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal yang sama.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kembali menjadi kekuatan politik nasional
Setelah organisasi dan basis politiknya terpukul akibat Madiun, PKI membangun kembali kekuatannya pada 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya, partai tersebut memperluas organisasi serta dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Pemilu 1955, PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pada awal 1960-an, pengaruh partai semakin besar melalui organisasi massa dan ruang politik yang diperolehnya dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Situasi itu berjalan bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara PKI, Angkatan Darat, serta kelompok politik dan sosial lainnya. Perselisihan mengenai politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima menjadi bagian dari dinamika menjelang 1965.
G30S, kekerasan, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI menekankan penggunaan arsip dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang untuk menelaah peristiwa tersebut.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan. Komnas HAM mencatat dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk pemindahan paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Pembubaran PKI mencapai titik penting pada 12 Maret 1966 ketika Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan PKI dan organisasi massanya. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia serta melarang penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Perubahan politik setelah 1965 mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno dan munculnya Orde Baru. Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden pada 1968. Hingga kini, G30S, kekerasan 1965-1966, dan tingkat keterlibatan PKI tetap menjadi objek kajian sejarah serta persoalan hak asasi manusia.
