Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak awal tidak langsung ditetapkan hanya untuk satu orang. Menjelang kemerdekaan, para tokoh nasional sempat memperdebatkan kemungkinan Presiden didampingi dua Wakil Presiden sekaligus. Gagasan itu muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 11 Juli 1945.
Yamin usulkan dua wakil kepala negara
Mohammad Yamin menjadi tokoh yang mengusulkan agar kepala negara memiliki dua wakil. Menurut dia, susunan tersebut dapat menyesuaikan karakter Indonesia yang memiliki wilayah luas, penduduk besar, serta beragam aliran pemikiran dan kepentingan masyarakat.
“Dikeliling Kepala Negara itu adalah tidak seorang melainkan dua orang Wakil Kepala Negara. Dengan mengambil seorang Kepala Negara dan dua wakil Kepala Negara, kita hendak menyatakan bahwa aliran-aliran yang ada di Tanah Air kita ini besar sekali,” kata Yamin, sebagaimana tercatat dalam Himpunan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI (1945).
Yamin juga membayangkan pembagian fungsi di antara dua wakil tersebut. Salah satunya dapat berkaitan dengan kemauan rakyat dan luas wilayah negara, sedangkan wakil lainnya menggambarkan aspirasi masyarakat Islam.
“Wakil Kepala Negara itu diperlukan untuk mencukupi syarat-syarat yang ada di sini, yaitu berhubungan dengan kemauan rakyat, luasnya daerah negara dan pentingnya pendudukan. Dan seorang lagi, yaitu untuk menggambarkan kelahiran pikiran dan kemauan rakyat Islam,” ujar Yamin.
Konsep dua Wapres sempat masuk rancangan UUD
Wacana itu kemudian dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Salah satu rumusannya menyebut Presiden dapat dibantu oleh satu atau dua Wakil Presiden. Jika terdapat dua orang, keduanya akan diberi posisi sebagai Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II.
Dalam pembahasan lanjutan, Soepomo menyampaikan bahwa panitia ketika itu memandang dua Wakil Presiden diperlukan. Namun, ia menilai jumlah tersebut tidak perlu ditetapkan secara mutlak dalam konstitusi. UUD cukup membuka kemungkinan bagi Presiden untuk dibantu satu atau dua wakil.
“Menurut keyakinan panitia pada saat ini perlu diadakan 2 orang Wakil Presiden, akan tetapi itu tidak dimasukkan dalam Undang-undang Dasar. Hanyalah diberi kemungkinan adanya 1 atau 2 orang untuk membantu Presiden,” kata Soepomo.
Hatta dorong satu Wakil Presiden
Mohammad Hatta kemudian mengajukan pandangan berbeda. Ia meminta agar Presiden cukup dibantu satu Wakil Presiden dengan alasan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Hatta mengusulkan perubahan rumusan ayat yang sebelumnya membuka ruang bagi dua wakil.
“Ini berhubung dengan usul, supaya, agar bisa lebih efisien, jangan ada 2 orang Wakil Presiden, tetapi seorang saja. Ayat 2 bisa diubah menjadi: ‘Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden,’” ujar Hatta.
Usulan tersebut menjadi arah akhir pembahasan. Setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 disahkan, jabatan Wakil Presiden ditetapkan dalam format tunggal. Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, sedangkan Mohammad Hatta mendampinginya sebagai Wakil Presiden. Sejak itu, posisi Wakil Presiden RI tetap diisi oleh satu orang.





