Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann di Jakarta.
Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD, setelah sebelumnya Cormann bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa (28/5) siang.
“Apa kabar,” sapa Prabowo saat menyambut kedatangan Cormann bersama Airlangga.
“Baik sekali, senang bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Indonesia sedang dalam tahap menjadi kandidat anggota OECD, yaitu aksesi. Dalam proses ini, Indonesia harus menyampaikan memorandum awal untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia untuk menjadi anggota OECD merupakan sejarah, karena Indonesia adalah satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pertama kali menjadi kandidat anggota OECD. Sejauh ini, sudah ada 38 negara yang mendukung keanggotaan Indonesia di OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju. OECD awalnya bernama Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) yang didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi AS dan Kanada.
Kemudian, OECD didirikan pada tahun 1961 dan anggotanya meliputi negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak itu, OECD berkantor pusat di Paris, Prancis.
Anggota OECD juga diperluas pada tahun 1990-an dengan masuknya Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brazil, Republik Rakyat Tiongkok (RTT), dan India juga mendukung agenda kerja OECD.
Visi dan misi OECD adalah untuk mempromosikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara maju. Tujuan utama OECD adalah untuk meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah dari berbagai negara untuk bekerja sama mencari solusi.
