Fraksi PPP Tidak Setuju dengan Rehabilitasi Kantor DPRD Pasaman menurut Ketua

Pembangunan Rehab Kantor DPRD Kabupaten Pasaman di masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan dan kritikan dari masyarakat. Disebut wacana rehab ini awalnya muncul dari sambutan Ketua DPRD saat pelantikan pada 2019 lalu.
Meski banyak menuai kritikan, rehab kantor DPRD Kabupaten Pasaman tetap dilanjutkan bahkan dilakukan 2 kali perehapan pada tahun 2020, dan rehab lanjutan tahun 2021.
Gedung wakil rakyat itu di bongkar habis sampai pondasi untuk direhab dengan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman sebesar Rp19,5 miliar. Sebelumnya Kepala Bidang Cipta Karya (CK) Dinas PUTR Kabupaten Pasaman Bakhtiar menyampaikan bahwa dasarnya melakukan Rehab Berat Kantor DPRD dengan pekerjaan mulai dari pembangunan pondasi adalah melalui proses sidang DPRD Kabupaten Pasaman. Menanggapi persoalan ini, Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pasaman Bona Lubis menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD semuanya pasti tahu kronologis rehab kantor tersebut. Menurut Bona, wacana rehab Kantor DPRD ini awal mulanya muncul pada sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman periode 2019-2024 saat pelantikan. Diingatkan Bona, sewaktu dulu ia pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman periode 2014-2019 sudah ada yang mengusulkan untuk rehab kantor, tapi tidak ditanggapi, sebab belum kebutuhan mendesak. Kemudian pada periode 2019-2024 rencana rehab Kantor DPRD Pasaman muncul lagi dan langsung direalisasi. Wakil Ketua DPRD Pasaman Yasri juga telah menanggapi pernyataan Kabid CK itu. Menurutnya pondasi bangunan berarti teknis dan bukan ranahnya DPRD. Sebelumnya telah dikonfirmasi beberapa anggota DPRD Pasaman, namun sepertinya banyak yang enggan komentar, malah menyarankan konfirmasi kepada ketua DPRD. Kemudian dikonfirmasi kepada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pasaman Rudi Apriasi, ia juga enggan komentar, dan meyarankan konfirmasi kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya dikonfirmasi kepada Bustomi terkait pernyataan Kabid CK Bakhtiar, apakah memang ada pembahasan soal rehab kantor mulai dari pondasi di DPRD Pasaman, namun ia belum merespon. Demikian juga dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Danny Ismaya, juga belum menanggapi konfirmasi, hingga berita ini ditayangkan.