Jakarta – Kebebasan berekspresi dan berpendapat di era Presiden Joko Widodo mengalami penurunan drastis. Temuan yang dilaporkan oleh Setara Institute menyatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat di era Jokowi hanya mendapat skor 1,3.
Fakta ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, dalam konferensi pers di Hotel Akmani, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, pada Minggu (10/12).
Setara Institute memberikan penilaian menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7, dimana nilai 1 menunjukkan kondisi paling buruk, dan nilai 7 menunjukkan komitmen terbaik dalam memajukan HAM.
Di era Jokowi, kasus kekerasan terhadap jurnalis, represi aparat terhadap massa, pembubaran diskusi publik, dan pembatasan kebebasan akademik mengalami peningkatan yang signifikan.
“Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan.
Pasal-pasal dalam Undang-undang ITE juga digunakan sebagai alat untuk membatasi kalangan-kalangan yang bersuara vokal dan kritis terhadap pemerintahan.
“Bahkan, sejak disahkannya UU ITE pada tahun 2008, kasus kriminalisasi berdasarkan UU ITE paling banyak terjadi selama kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan 97 kasus ditemukan pada tahun 2022,” ungkapnya.
Banyak diskusi di lingkungan kampus juga dibatalkan pada tahun 2023, menunjukkan adanya ketundukan pihak kampus terhadap rezim, dan ruang-ruang kritis di lingkungan akademik semakin menyempit.
Padahal kampus seharusnya menjadi tempat yang memungkinkan untuk terus membangun ekosistem kritis yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
