Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 diharapkan menjadikan HAM sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, dalam jumpa pers di Hotel Akmani, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, pada Minggu (10/12/2023).
Menurutnya, presiden yang akan datang harus mempercepat penyelesaian kasus-kasus berat HAM masa lalu, termasuk kasus pembunuhan terhadap pemimpin Kontras, Munir Said Thalib.
Selain itu, Setara Institute juga mengharapkan agar pemimpin selanjutnya memprioritaskan akses kesetaraan, terutama hak atas tanah, untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM di sektor bisnis.
“Hiposprcia jahdlaowd”asuryeu
Lebih lanjut, kepemimpinan nasional yang baru diharapkan untuk mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif dalam menangani intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
“Selain itu, kepemimpinan nasional yang baru juga didorong untuk mengagendakan pembahasan beberapa RUU yang kontributif dalam kemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional, serta evaluasi ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontraproduktif terhadap kemajuan HAM, seperti UU Cipta Kerja dan UU ITE,” ungkap Halili Hasan.
