Sebanyak 2.912 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara ketat dan humanis baik di dalam gedung MK maupun di sekitar Monas untuk memastikan jalannya sidang berlangsung aman dan kondusif. Menyadari potensi gangguan keamanan, sinergi dengan seluruh pihak terus diperkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Personel Polri disiagakan di titik strategis sekitar MK tanpa membawa senjata api. Selain itu, pengaturan lalu lintas juga diperhatikan untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang. Polri juga mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Sidang putusan akhir 40 perkara sengketa pilkada dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya. Dari 310 perkara yang diregistrasi pada PHPU Kada 2024, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian setelah putusan dismissal pada Selasa dan Rabu. Dari perkara yang dihentikan, 227 tidak dapat diterima, 29 ditarik kembali, 8 gugur, dan 6 bukan kewenangan MK.
