Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan dijalankan dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago sebagai panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kekayaan negara. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan sistem pengawasan berlapis untuk Danantara, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa badan tersebut dikelola dengan integritas tinggi dan memiliki tingkat akuntabilitas yang optimal. Dalam acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menegaskan peran lembaga ini sebagai implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh bangsa juga dilibatkan sebagai penasihat lembaga untuk menjamin integritas dan kesetiaan terhadap negara.
Dengan aset sebesar Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan bukan hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai alat perencanaan pembangunan demi mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen ini diharapkan akan menjaga keberlanjutan dan keberhasilan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
