Pindah domisili dengan mengubah Kartu Keluarga (KK) antar kabupaten atau kota membutuhkan pemahaman yang tepat tentang prosedur dan persyaratannya. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari masalah dalam administrasi kependudukan. Pengurusan perpindahan KK bisa dilakukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah asal atau tujuan. Untuk memastikan kelancaran proses, pemohon perlu melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan mengikuti prosedur sesuai aturan pemerintah. Memahami tahapan dan dokumen yang diperlukan akan membantu memperlancar pengurusan dokumen kependudukan.
Langkah pertama adalah mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) di kantor Dukcapil daerah asal. Selain itu, melampirkan fotokopi KK sebagai bukti data keluarga juga diperlukan. Untuk anak di bawah 17 tahun yang tidak ikut pindah, harus ada kepala keluarga dewasa atau saudara yang bersedia menjadi kepala keluarga. Selain itu, pindah KK di kantor Dukcapil daerah tujuan memerlukan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dan berbagai dokumen tambahan tergantung pada kondisi tempat tinggal.
Proses pindah KK ke luar kabupaten atau kota di kantor Dukcapil daerah asal melibatkan pengisian formulir, penerbitan KK baru jika kepala keluarga ikut pindah, dan penyerahan dokumen yang diperlukan. Setelah mendapatkan SKPWNI, pemohon perlu mengunjungi kantor Dukcapil daerah tujuan untuk melanjutkan proses perpindahan dengan melampirkan dokumen tambahan yang mungkin diperlukan. Beberapa daerah telah menyediakan layanan pengurusan perpindahan KK secara online, sehingga pemohon dapat melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen yang diperlukan.
Pastikan untuk memeriksa layanan online di daerah masing-masing dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Memahami dan mengikuti prosedur yang tepat dalam mengurus perpindahan KK antar kabupaten atau kota akan memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
