Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Pesantren Persatuan Islam (Persis) Tarogong Garut, Jawa Barat beroperasi dengan memanfaatkan potensi keluarga pondok sebagai penyedia bahan makanan dan para santri sebagai penerima manfaat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Hampir seluruh bahan makanan dibeli langsung dari mitra yang sebagian besar adalah orangtua santri. Dapur MBG telah aktif sejak program ini diluncurkan secara nasional pada bulan Januari 2025, dengan ujicoba dimulai sejak bulan Desember 2024. Penyelenggaraan program ini didukung oleh penanggung jawab dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memiliki pengalaman dalam memberikan makanan untuk para santri. Selama lima bulan berjalan, Dapur MBG Pondok Persis Garut tidak pernah menerima keluhan terkait kualitas makanan yang disajikan. Sebagai bagian dari edukasi gizi, program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan makanan sayur kepada anak-anak.
Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) M Isra Ramli beserta rombongan melakukan kunjungan ke Dapur MBG untuk melihat langsung aktivitas dapur. Mereka turut mengamati proses pengolahan makanan dan juga café kopi yang dijalankan oleh alumni pondok. Program ini dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengantisipasi masalah-masalah yang tidak diinginkan, seperti isu keracunan. Para pengelola Dapur MBG terus berupaya menjaga kualitas bahan makanan yang diolah agar memenuhi standar gizi yang diperlukan.
Di Garut, terdapat 19 unit SPPG yang tersebar di 14 kecamatan dan 19 desa. Setiap unit SPPG mampu menghasilkan 3.000 porsi atau penerima manfaat. Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, menyatakan bahwa Kabupaten Garut membutuhkan lebih dari 300 Dapur MBG. Pemerintah daerah bersedia mendukung program pusat ini dengan perencanaan lokasi Dapur MBG dan infrastruktur yang diperlukan. Dengan demikian, tujuan dari program Dapur MBG adalah untuk memberikan manfaat gizi yang baik bagi para santri dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
