Kemandirian Antariksa Indonesia
Inovasi teknologi global yang pesat, yang didorong oleh privatisasi dan meningkatnya rivalitas geopolitik di sektor antariksa, menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang berorientasi pada kemandirian antariksa. Dalam diskusi publik mengenai “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Selasa (27/5), para narasumber dari berbagai sektor menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Kemandirian antariksa bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan strategis untuk memastikan kedaulatan Indonesia di tengah kompetisi antariksa yang makin intensif.
Diskusi ini menyoroti betapa pentingnya Indonesia untuk mengambil langkah strategis dalam menghadapi kemandirian antariksa. Kemandirian antariksa bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan strategis untuk memastikan kedaulatan Indonesia di tengah persaingan antariksa yang semakin intensif. Diskusi yang dipandu oleh Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A., Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral di Kementerian Luar Negeri RI, menekankan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, yang telah merintis perjalanan keantariksaan sejak 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini menghadapi tantangan besar berupa lemahnya tata kelola program antariksa, terbatasnya pendanaan, serta belum solidnya arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Meski telah memperoleh pengakuan internasional, Indonesia masih tergolong sebagai “negara baru pengembang antariksa” yang berisiko tertinggal jika tidak segera mengakselerasi langkah strategis.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menyoroti bahwa ruang antariksa saat ini merupakan domain strategis yang sama pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara. Indonesia tidak bisa lagi berperan sebagai pengguna pasif di tengah rivalitas global yang semakin meningkat. Ia mengusulkan penyelenggaraan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk memperkuat Indonesia dalam kompetisi antariksa. Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia juga menyoroti perlunya Indonesia untuk membangun ekosistem antariksa nasional yang utuh serta mengejar konstelasi satelit LEO sebagai tulang punggung ekonomi antariksa. Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengakui bahwa masih ada tantangan besar yang harus diatasi Indonesia untuk mencapai kemandirian antariksa, seperti rendahnya dukungan politik dan minimnya konsistensi dalam kebijakan anggaran untuk pengembangan sektor antariksa.
Pentingnya kemandirian antariksa Indonesia ditekankan oleh Yusuf Suryanto, S.T., M.Sc., Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas. Ia menegaskan bahwa kemandirian antariksa tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kelembagaan, strategi lintas sektor, dan kerangka pembiayaan yang kuat. Implementasi strategi nasional yang mewujudkan kemandirian antariksa Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas aktor, koordinasi pembangunan yang terpadu, dan keberpihakan fiskal yang nyata. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus bersaing dalam ekonomi antariksa global demi kepentingan nasional jangka panjang.
Sumber: Kemandirian Antariksa Sebagai Pilar Kedaulatan: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
