Pemakzulan adalah istilah yang sering muncul dalam perbincangan politik terkait dengan masalah serius dalam kepemimpinan atau dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi. Untuk bisa merespon perkembangan politik dengan bijak dan kritis, penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jelas pengertian dan penerapan pemakzulan ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makzul diartikan sebagai kondisi di mana seseorang berhenti dari jabatannya atau turun dari tahta, yang kemudian mengarah pada kata memakzulkan dan pemakzulan. Memakzulkan merujuk pada tindakan menurunkan seseorang dari tahta atau jabatan, sedangkan pemakzulan menggambarkan proses atau tindakan dalam memberhentikan seseorang dari jabatan tersebut, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pemakzulan hanya dapat diterapkan pada presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat secara resmi. Proses pemakzulan di Indonesia diatur dengan mekanisme tertentu, dimulai dengan pendapat dari minimal 25 anggota DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan diakhiri dengan keputusan dari MPR. Setiap tahapannya memerlukan bukti yang kuat, proses hukum yang adil, dan pertimbangan konstitusional yang ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden didasarkan pada pelanggaran serius, bukan karena tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
