Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mengadakan audiensi di Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka mengajukan permintaan kepada DPRD untuk membantu memperjuangkan hak mereka agar dapat diakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebelas poin tuntutan dibawa oleh para guru madrasah swasta, dengan sorotan terhadap kesenjangan kesejahteraan dan status kepegawaian jika dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penyetaraan dan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK. Dede membandingkan nasib mereka dengan guru honorer di sekolah negeri yang bisa diangkat PPPK setelah dua tahun bertugas, sementara guru swasta yang telah lama mengabdi belum mendapat akomodasi. Ia juga menyampaikan kondisi honorarium yang memprihatinkan bagi guru madrasah swasta. PGM juga mengharapkan adanya afirmasi khusus bagi guru madrasah swasta yang telah berdedikasi lebih dari 15 tahun, dengan harapan mereka mendapat prioritas dalam seleksi PPPK dan ASN. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, dengan tegas menyatakan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengirim surat kepada DPR RI dan kementerian terkait guna mendukung aspirasi guru madrasah swasta. Asep memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disuarakan oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Dia menegaskan pentingnya peran para guru dalam membentuk generasi cerdas di Pangandaran, serta berjanji untuk turut memperjuangkan hak-hak mereka.
Solusi Komitmen DPRD Pangandaran untuk Masalah Guru Honorer
