Intervensi Amerika Serikat (AS) dalam urusan politik negara lain kembali menjadi sorotan dunia setelah operasi militer di Venezuela yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang tidak baru bagi kebijakan luar negeri AS, karena sejak abad ke-20 hingga sekarang, Washington seringkali terlibat, baik secara terbuka maupun terselubung, dalam menggulingkan atau melemahkan pemerintahan negara lain yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya.
Salah satu contoh intervensi AS adalah pada tahun 1958 di Indonesia. Pada saat itu, badan intelijen AS, CIA, terlibat dalam pergolakan politik yang terungkap setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menembak jatuh pesawat mata-mata CIA di tengah pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).
Permesta sendiri merupakan gerakan protes di Sulawesi yang dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai terlalu sentralistis dan mengabaikan daerah. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual dan seringkali disebut saling melengkapi dengan gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat.
Walaupun berakar dari tuntutan daerah, pemerintah pusat melihat Permesta dan PRRI sebagai pemberontakan. Hal ini membuat Jakarta mengirimkan operasi militer skala besar untuk mengatasi pergolakan tersebut.
Selain itu, CIA juga melihat pergolakan di daerah sebagai kesempatan strategis untuk melemahkan pemerintahan Presiden Soekarno yang dianggap condong ke komunisme. Dokumen rahasia CIA menunjukkan bahwa AS mulai melakukan pemantauan khusus terhadap perkembangan politik di luar Pulau Jawa sejak tahun 1957 dan merancang dukungan terselubung terhadap gerakan anti-Soekarno.
Keterlibatan AS dalam operasi tersebut terbongkar melalui kasus Allen Pope, seorang pilot CIA yang tertangkap dalam misi rahasia di Indonesia. Meskipun AS membantah keterlibatan mereka setelah identitas Pope terungkap, fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Pope akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman mati, namun mendapat pengampunan sebelum eksekusi dilaksanakan.
