Pada hari Rabu, 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan sebuah kuliah tamu yang membahas sektor keamanan dari sudut karir militer dan nilai profesionalisme. Acara ini mengundang tiga narasumber yang memiliki latar belakang berbeda, antara lain Dr. Aditya Batara Gunawan (Ketua Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie), Beni Sukadis, M.Si. (peneliti dari Lesperssi), serta Yudha Kurniawan, M.A. (peneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie). Diskusi ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam terhadap dinamika penataan karir perwira dan profesionalisme militer di Indonesia, serta menyoroti dampaknya terhadap hubungan sipil dan militer maupun perkembangan demokrasi di tanah air.
Aditya memberikan sorotan terhadap keterkaitan antara perubahan dinamika politik dan kebijakan karir militer di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa perilaku kepemimpinan populis cenderung mendorong terciptanya hubungan personal yang kuat antara pejabat politik dan pimpinan militer, yang berimplikasi pada penempatan jabatan strategis di tubuh TNI. Dalam praktiknya, pertimbangan prestasi sebagai norma profesional seringkali berbenturan dengan kepentingan berbasis relasi internal yang sudah melembaga. Menurut Aditya, penonjolan pendekatan personal ini dapat memperlemah peran institusi sipil sebagai pengawas tata kelola karir militer dan mendorong praktik personifikasi dalam pemilihan posisi strategis, sesuatu yang seharusnya diatur dengan transparan dalam sistem demokrasi.
Persoalan mengenai batas peran sipil dalam urusan karir militer di tingkat strategis juga menjadi fokus diskusi. Aditya menekankan bahwa praktik di negara demokrasi sangat beragam, mulai dari rekomendasi legislatif hingga dominasi eksekutif. Ada negara-negara yang menjadikan persetujuan parlemen sebagai syarat wajib penunjukan Panglima TNI, sementara beberapa negara lain menyerahkan hal tersebut sepenuhnya ke ranah eksekutif. Yudha juga menambahkan bahwa Inggris, salah satu negara demokrasi mapan, bahkan tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam pengangkatan pucuk pimpinan militer. Hal ini menunjukkan bahwa desain hubungan sipil dan militer sangatlah bergantung pada tradisi dan kebutuhan institusional masing-masing negara, namun tetap bergerak dalam bingkai demokrasi.
Beni memberikan pandangan bahwa profesionalisme militer erat hubungannya dengan keberlangsungan kontrol sipil secara demokratis. Ia menegaskan bahwa TNI yang profesional hendaknya memiliki personel yang terlatih, sejahtera, serta didukung oleh fasilitas dan perlengkapan memadai. Menurut Beni, Reformasi membawa perubahan besar seiring pemisahan TNI dan Polri dan munculnya payung hukum baru yang mempertegas jarak militer dari politik praktis. Walau demikian, promosi untuk posisi kunci di militer sering kali tetap dipengaruhi oleh hubungan personal dengan elit politik, sehingga kadang mengikis prinsip meritokrasi dalam tubuh TNI. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah prinsip profesionalisme telah benar-benar berjalan.
Dalam bagian diskusinya, Beni menggarisbawahi bahwa pergantian Panglima TNI tidak selalu mengikuti prinsip rotasi matra sebagaimana sering dibicarakan di ruang publik. Contoh yang dibawakan adalah pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang keduanya berasal dari Angkatan Darat. Fenomena ini membuktikan bahwa realitas politik nasional dan preferensi pemimpin dapat menentukan siapa yang diangkat, terkadang di luar pola rotasi atau tradisi yang berlaku.
Dari sisi struktural, Yudha memaparkan masalah dalam pola dan jenjang karir militer di Indonesia. Ia mencatat bahwa dalam idealnya, seorang perwira butuh sekitar 25 hingga 28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Namun kenyataannya, tidak seimbangnya jumlah perwira dengan ketersediaan jabatan, terbatasnya peran lembaga pendidikan militer, hingga hambatan promosi, menyebabkan penumpukan personel di level atas. Persoalan ini diperparah oleh ketimpangan sumber daya manusia sejak masa rekrutmen serta minimnya dana atau fasilitas pelatihan, semua akhirnya berpengaruh pada kecepatan regenerasi kepemimpinan dan perkembangan karir internal TNI.
Kuliah tamu ini berfungsi sebagai ruang refleksi bagi mahasiswa untuk mengkaji ulang dinamika reformasi keamanan nasional, dengan fokus khusus pada interaksi sipil-militer dan standar profesionalisme militer di negara demokrasi. Dialog antara para akademisi, peneliti, dan praktisi yang terjadi dalam kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemikiran kritis terhadap upaya membangun pertahanan negara yang profesional namun tetap setia pada prinsip demokrasi.
Isu seputar pola hubungan sipil-militer menjadi semakin krusial ketika Indonesia dinilai sedang mengalami kemunduran demokrasi oleh sejumlah akademisi. Peran TNI dalam urusan sipil terus menjadi sorotan publik. Hubungan ini, walaupun menimbulkan kekhawatiran akan ekspansi militerisme, sejatinya merupakan relasi dua arah, yang kualitasnya dipengaruhi oleh kapabilitas sipil untuk membatasi ruang intervensi militer tanpa jatuh dalam kontrol berlebihan. Dalam merancang pola karir dan promosi perwira, dominasi sipil yang melampaui batas juga memiliki risiko munculnya dampak negatif bagi stabilitas internal militer sendiri. Oleh karena itu, idealnya isu tata kelola internal militer diposisikan sebagai bagian penguatan institusi, bukan sekadar instrumen politik praktis. Banyak negara demokrasi telah beralih ke pola organisasional dalam menangani isu karir militer, sehingga penting bagi Indonesia untuk merefleksikan praktik ini guna memperkuat profesionalisme militer sekaligus mengukuhkan demokrasi.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
