Fraksi Gerindra Soroti Pengelolaan Birokrasi dan Anggaran Publik di KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan pandangan umum terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Forkopimda, pimpinan DPRD, Sekda, Kepala SKPD, dan Camat di Pangandaran, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis untuk Pemerintah Daerah.
Optimalkan Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menegaskan pentingnya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa merugikan masyarakat. Pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital. Fraksi Gerindra juga menyoroti proyeksi dana alokasi transfer dari pemerintah pusat serta kontribusi dividen BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait belanja, Gerindra mendorong kontrol pengeluaran pegawai dan evaluasi bagian operasional birokrasi agar tidak menghambat pembangunan publik. Alokasi anggaran modal juga seharusnya memberikan dampak langsung pada pemulihan ekonomi, pengembangan infrastruktur dasar, dan peningkatan fasilitas umum.
Merangkul Aspirasi dan Isu Lokal
Struktur APBD 2027 harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui reses anggota DPRD serta memberikan respons terhadap perkembangan situasi lokal. Beberapa sektor yang menjadi prioritas termasuk penguatan ekonomi lokal di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan permasalahan sampah.
Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya studi menyeluruh terkait keakuratan data penerima bantuan sosial guna memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Meskipun intens melakukan evaluasi, Fraksi Gerindra menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan anggaran dengan Badan Anggaran, Komisi, dan TAPD pada tahap berikutnya.
