Reformasi Birokrasi Indonesia: Akar Sistem Kepegawaian dari Belanda

Sistem Kepegawaian Indonesia yang Berakar dari Belanda

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Pemerintah bersama DPR RI telah memfinalisasi sejumlah kebijakan terkait status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah terbukanya peluang bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diproyeksikan mulai dibuka pada awal 2027.

Kabar ini membuat profesi PNS kembali menjadi sorotan. Selama ini, PNS menjadi salah satu pekerjaan yang banyak diincar masyarakat karena memiliki jenjang karier dan status kepegawaian yang jelas. Namun, sistem kepegawaian yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini ternyata memiliki akar dari sistem birokrasi Belanda.

Reformasi Birokrasi oleh Herman Willem Daendels

Pencetus reformasi sistem kepegawaian tersebut adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808-1811. Pada masa itu, Daendels melihat perlunya perubahan dalam sistem administrasi pemerintahan yang sebelumnya rentan terhadap penyelewengan dan korupsi. Ia berusaha membenahi kekacauan birokrasi dengan membawa semangat perubahan yang dipengaruhi Revolusi Prancis dan model pemerintahan Napoleon Bonaparte.

Daendels melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap birokrasi di Jawa. Ia ingin mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya masih dipengaruhi pola lama menjadi birokrasi yang lebih terpusat dan memiliki jenjang yang jelas. Para pejabat ditempatkan berdasarkan jabatan dan hierarki, dengan kewenangan serta tanggung jawab yang lebih terdefinisi.

Sebuah Elite Birokrasi yang Terpusat dan Tersentralisasi

Selain itu, Daendels juga mengubah kedudukan birokrasi di Hindia Belanda, khususnya Jawa, dengan menempatkan para pejabat sesuai dengan hierarki dan kepangkatan. Mereka diberikan seragam dan tanda pangkat untuk menunjukkan fungsi serta kedudukan masing-masing. Dengan jenjang yang telah ditetapkan, perintah dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara berlapis tanpa perlu instruksi langsung dari Gubernur Jenderal.

Sistem yang dibangun Daendels juga menekankan pentingnya pemberian gaji sebagai imbalan atas pekerjaan pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai tidak mencari keuntungan tambahan melalui jabatan yang mereka emban. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengatur siapa yang menjadi pejabat, tetapi juga membentuk hubungan antara atasan dan bawahan serta bagaimana negara memberikan imbalan kepada pegawainya.

Source link