Arab Saudi Minta RI Kirim Tentara Jaga Makkah dan Madinah

Ketika Irak menginvasi Kuwait pada 1990, Arab Saudi menghadapi kekhawatiran bahwa agresi militer Saddam Hussein akan meluas ke wilayah kerajaan, termasuk Makkah dan Madinah. Dalam situasi tersebut, Riyadh meminta Indonesia mengirimkan tentara untuk membantu menjaga dua kota suci umat Islam.

Permintaan itu disampaikan melalui utusan khusus Raja Arab Saudi Fahd, Abdul Azis Al Thenayan, yang menemui Presiden Soeharto. Utusan tersebut meminta Indonesia bergabung dengan pasukan dari berbagai negara yang telah berada di Arab Saudi untuk menghadapi kemungkinan serangan Irak.

Saudi berharap dukungan negara Muslim

Permintaan Arab Saudi bukan semata-mata berkaitan dengan jumlah pasukan yang akan dikirim. Kehadiran Indonesia dinilai penting sebagai simbol dukungan negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim terhadap Arab Saudi dalam menghadapi ancaman Irak.

Koran Suara Karya edisi 10 Agustus 1990 melaporkan bahwa Arab Saudi meminta “pengertian Indonesia” agar mengirimkan pasukan untuk ikut menjaga Makkah dan Madinah. Raja Fahd berharap Indonesia mengambil bagian dalam upaya menghalau kemungkinan serbuan Irak, meskipun jumlah pasukan yang dikirim nantinya diperkirakan tidak besar.

Perang Teluk pecah setelah Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Peristiwa itu memicu kekhawatiran di kawasan, termasuk di Arab Saudi yang berbatasan dengan wilayah konflik. Karena itu, Riyadh menggalang dukungan militer dari sejumlah negara untuk memperkuat pertahanan kerajaan.

Soeharto menolak pengiriman pasukan tempur

Presiden Soeharto menolak permintaan tersebut sehari setelah menerimanya. Alasan yang dikemukakan adalah keterbatasan kewenangan presiden menurut konstitusi untuk mengirimkan tentara Indonesia ke luar negeri guna berperang melawan negara lain.

“Dalam konstitusi, tidak ada wewenang bagi presiden untuk mengirimkan beggitu saja pasukan ke luar negeri untuk berperang,” kata Soeharto, seperti dikutip Bali Post edisi 10 Agustus 1990.

Soeharto menyatakan, bentuk kontribusi yang paling mungkin dilakukan Indonesia adalah mengirimkan pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyebut Indonesia telah aktif dalam berbagai misi serupa, antara lain di Kongo, Mesir, dan Namibia. Indonesia juga pernah terlibat dalam misi di perbatasan Irak-Iran serta Vietnam.

Pilihan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam konflik antarnegara, Indonesia tidak ingin terlibat secara militer, baik langsung maupun tidak langsung, dalam peperangan. Dukungan diberikan melalui misi perdamaian yang berada dalam kerangka internasional, bukan dengan mengirimkan pasukan untuk bertempur di pihak tertentu.

Meski begitu, sejarah mencatat pengecualian sebelum keputusan Soeharto pada 1990. Pada 1945, Presiden Soekarno pernah memerintahkan TNI Angkatan Laut membantu Pakistan yang sedang berperang melawan India. Saat itu, Indonesia mengirimkan sebuah kapal selam jenis Whiskey Class dan sebuah kapal cepat berpeluru kendali dengan alasan solidaritas Islam.

Source link