Jakarta – Masalah pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN) menjadi topik pembahasan dalam debat calon wakil presiden Jumat (22/12). Prof Dr Mahfud MD, calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada investor swasta yang terlibat secara konkret dalam pembiayaan pembangunan IKN.
Pernyataan Prof Mahfud ditujukan kepada Mas Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden saat debat kemarin. Mas Gibran Rakabumi memberikan jawaban atas pernyataan Prof Mahfud dengan menyebutkan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pendanaan IKN, seperti Mayapada dan Agung Sedayu.
Selanjutnya, pendanaan IKN direncanakan bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang IKN.
Dijelaskan bahwa pendanaan IKN akan berasal dari tiga pihak, yaitu APBN, pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta. Hingga saat ini, pendanaan IKN masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, tahun 2023 dianggarkan Rp 29,3 triliun, dan APBN tahun 2024 direncanakan alokasi sebesar Rp 40,6 triliun.
Jika total Anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp 252,5 triliun. Hingga tahun depan, alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, mendekati target penggunaan APBN maksimal 20 persen untuk anggaran IKN.
Terkait dengan investasi swasta, masih belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BMN. Adanya investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun masih hanya Letter of Intend (LoI), alias pernyataan komitmen yang belum terealisasi dalam aksi investasi.
Pendanaan IKN merupakan perhatian utama, dan sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta.
Pasangan Ganjar dan Mahfud berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN, karena IKN dimaksudkan untuk membagi beban Jakarta yang telah kelebihan kapasitas. Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan yang sehat, oleh karena itu perpindahan Ibu Kota Negara dianggap perlu untuk mengurangi beban di Jakarta.
Dalam meneruskan pembangunan IKN, Ganjar-Mahfud akan lebih berhati-hati dan memprinsipkan partisipasi semua pihak, termasuk swasta, agar IKN tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah semata. Akan fokus pada kerja sama pemanfaatan BMN yang menjadi aset Pemerintah Pusat untuk mengundang minat swasta terlibat dalam pendanaan IKN.
Selain itu, akan merevisi kebijakan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah di IKN yang saat ini mencapai 190 tahun, meskipun diberikan secara bertahap. Perlunya menjadikan tanah sebagai ruang keadilan, sehingga pemberian HGU 190 tahun di IKN akan dievaluasi.
